JVPass - Technology and Trending Blog

Ini isi inpress no 6 thn 2001 tentang Cyberlaw

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan Cyber Crime atau kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus Cyber Crime di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya e-mail, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer.

Darisinilah latar belakang pentingnya Cyberlaw

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA
DI INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk
telekomunikasi, media dan informatika (Telematika) secara global akan
membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat
dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan
dan kecepatan dalam pertukaran akses infomasi;

b. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan Telematika tersebut merupakan
peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untuk
mempersatukan bangsa dan pemberdayaan masyarakat menuju suksesnya
pembangunan nasional yang berkesinambungan;

c. Bahwa upaya optimalisasi pemanfaatan Telematika untuk pemberdayaan
masyarakat dan sebagai alat pemersatu bangsa, diperlukan komitmen yang
kuat dari seluruh jajaran aparatur pemerintah dan pihak-pihak lain pengguna
Telematika untuk melaksanakan, memanfaatkan, mengembangkan serta
mengambil langkah-langkah kebijakan srategis dalam pembangunan
Telematika;

d. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka
pengembangan pembangunan Telematika Indonesia, dipandang perlu
mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pengembangan dan Pendayagunaan
Telematika di Indonesia;

Mengingat :
a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
dengan Perubahan Pertama Tahun 1999, dan Perubahan Kedua Tahun 2000;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);

c. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika
Indonesia;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri;

2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;

3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;

4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Jaksa Agung Indonesia;

7. Gubernur;

8. Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan lebih lanjut pengembangan dan pendayagunaan Telematika
dengan berpedoman pada Kerangka Kebijakan Pengembangan dan
Pendayagunaan Telematika di Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran
Instruksi Presiden ini;

KEDUA : Memfasilitasi kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan dan
pendayagunaan Telematika;

KETIGA : Kegiatan pengembangan dan pendayagunaan Telematika sebagaimana dimaksud
dalam diktum PERTAMA dan KEDUA, dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan
Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) yang dibentuk dengan Keputusan
Presiden Nomor 50 Tahun 2000;

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
melaporkan setiap tahap kegiatan pelaksanaannya kepada Presiden.

sumber: https://ppid.mmtc.ac.id/uploads/inpres-no-6-tahun-200111.pdf
Share Me On
Get Code

Leave a Comment